Anggota DPR inisiator angket Century (Tim 9) menyiapkan rekomendasi tandingan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meluruskan jalan pengungkapan skandal Century oleh pansus. "Agar pandangan fraksi tetap konsisten tetap konsisten terhadap hasil penyelidikan pansus," kata anggota Tim 9 Achmad Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2010). Is everything making sense so far? If not, I'm sure that with just a little more reading, all the facts will fall into place.
Sebagai bocorannya, dalam rekomendasi Tim 9 akan disinggung-singgung empat tokoh yang dinilai paling bertanggungjawab atas bailout Century. Empat orang itu yaitu Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI saat itu Boediono, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede dan Lembaga Penjamin Simpanan. "Bukti hukum sangat kuat soal keterlibatan mereka, kita minta orang-orang tersebut harus diserahkan ke KPK," kata Misbakhun. Menkeu yang saat itu menjabat sebagai Ketua KSSK dan Gubernur BI, menurut Misbakhun, mengetahui proses pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek(FPJP) hingga bailout Bank Century. Sementara itu LPS dinilai Misbakhun tidak transparan dalam balout.Untuk itu Misbakhun berharap setiap fraksi di dalam pansus tetap obyektif. "Jika tidak, akan melemahkan citra DPR di mata masyarakat," tutupnya.
Sebagai bocorannya, dalam rekomendasi Tim 9 akan disinggung-singgung empat tokoh yang dinilai paling bertanggungjawab atas bailout Century. Empat orang itu yaitu Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI saat itu Boediono, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede dan Lembaga Penjamin Simpanan. "Bukti hukum sangat kuat soal keterlibatan mereka, kita minta orang-orang tersebut harus diserahkan ke KPK," kata Misbakhun. Menkeu yang saat itu menjabat sebagai Ketua KSSK dan Gubernur BI, menurut Misbakhun, mengetahui proses pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek(FPJP) hingga bailout Bank Century. Sementara itu LPS dinilai Misbakhun tidak transparan dalam balout.Untuk itu Misbakhun berharap setiap fraksi di dalam pansus tetap obyektif. "Jika tidak, akan melemahkan citra DPR di mata masyarakat," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar